THE DEFINITIVE GUIDE TO REFORMASI INTELIJEN

The Definitive Guide to reformasi intelijen

The Definitive Guide to reformasi intelijen

Blog Article

Recently, quite a few studies conducted by human legal rights corporations and think tanks have found civic space in Indonesia is shrinking, no less than during the regions of flexibility of expression, tranquil assembly and association.

The law enforcement may well dismiss the assembly whenever they obtain tools Employed in the assembly that's harmful for community protection or When the organizer fails to meet the information requirements in Article 10 and eleven.

The Legislation on Foundations permits international citizens along with Indonesians or otherwise to determine a Basis below Indonesian legislation, and international foundations, i.

Tapi apa yang bisa kita rasakan dan kita lihat dari hasil reformasi ini? Reformasi yang telah berjalan enam belas tahun ini semula bertujuan menegakkan demokrasi dan HAM, kini kita lihat hasilnya.

Media massa sangat efektif menggiring opini publik, untuk menghakimi sesuatu yang belum pasti terjadi. Medan perang intelijen ke depan adalah informasi dan pembentukan opini. Penggalangan media dan opini yang intens tanpa mengabaikan kebebasan pers, harus dilakukan secara terpola dan komprehensif. Dalam hal ini kuncinya bukan hanya bereaksi dan melakukan counter

Makalah ini berfokus pada isu-isu pemilu setelah period reformasi. Dengan mempelajari literatur yang ada sebagai bahan perbandingan antara pemilu ke pemilu.

Consequently, there's no Total requirement that a foundation have to present general public advantage, as opposed to serving only its stakeholders. It is dependent upon the muse’s statutory reasons.

Scientists are reminded that a lot of the supplies With this Internet archive are copyrighted Which citations need to credit history the authors/creators and publishers on the operates. For direction about compiling entire citations consult with Citing Major Sources.

Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan kemudian Joko Widodo, perubahan corak politik luar negeri Indonesia juga dipengaruhi oleh isu-isu yang berkembang dan juga dialami oleh negara Indonesia, baik isu atau masalah tersebut berasal dari dalam negeri seperti isu mengenai Hak Asasi Manusia, isu referendum, isu ekonomi maupun politik maupun isu atau masalah yang berasal dari luar negeri dan juga dunia internasional seperti contohnya isu mengenai konflik ataupun perang, isu terorisme dan juga perdamaian dunia. Kerjasama Jepang dan Indonesia di era reformasi menunjukkan bahwa kedua negara sudah memiliki rasa saling percaya dan keakraban. Selain itu peluang kerjasama pun menjadi semakin luas, tidak hanya terbatas pada bisnis dan ekonomi, Jepang juga memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan bekerjasama dalam sektor energi, pertahanan dan keamanan, politik, budaya pop, teknologi, dan lain-lain. Dengan begitu Jepang mendapatkan popularitas di tanah air Indonesia sebagai negara maju yang berpartner dengan Indonesia, bukan lagi sebagai penjahat perang seperti pada masa pendudukan Jepang di Indonesia.

Pengalaman Amerika Serikat, bagaimana intelijen mengemban kepentingan politik negara, terlihat ketika intelijen berperan untuk menumbangkan paslon Baca selengkapnya partai demokrat Gary Warren Hart yang digadang-gadang calon kuat presiden AS pada pilpres 1988, mengingat masih ada kepentingan very important AS yang harus diemban oleh incumben Goerge Bush sebagai pesaing dari partai republic.

You're responsible for deciding regardless of whether your use in the items With this assortment is lawful. You can also be to blame for securing any permissions necessary to utilize the things. You may need penned authorization through the copyright proprietors of products not in the public area for distribution, replica, or other use of secured things past that authorized by good use or other statutory exemptions. Some articles can be protected under international law. You may also require authorization from holders of other rights, which include publicity and/or privacy legal rights.

Civil society as a tutorial discourse is noticeably new in Indonesia, however the notion of having arranged teams that attempt for social and/or political needs has long been well-recognized because colonial instances like a Portion of the independence motion.

The Law on Foundations presents that “social” foundations could possibly run to learn only their stakeholders, which might be inconsistent with community reward status. The broad phrase of “social” With this definition may lead to a problem in practice, because it is relevant to any not-for-earnings action.

 1870-64 call for registration to ensure that foundations and associations to acquire legal entity status. Registration in this article needs the deed of establishment to generally be in the form of the notarial deed and also to be registered for the Ministry of Law and Human Legal rights.

Report this page